Kemlu: Tak ada WNI terdampak bentrokan bersenjata di dalam Tripoli, Libya

Ibukota – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjamin para WNI yang dimaksud menetap di dalam ibu kota Libya, Tripoli, di keadaan aman juga tak terdampak bentrokan bersenjata yang terbentuk dalam sana.
Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, KBRI Tripoli terus memonitor dari dekat situasi keamanan dan juga kondisi WNI di dalam Libya pascabentrokan pada 12 Mei tersebut.
“Tidak ada WNI yang mana berubah menjadi orang yang terdampar kemudian pada waktu ini para WNI di keadaan aman juga tenang,” kata Judha di pernyataan singkatnya diterima ke Jakarta, Rabu.
Kemlu RI serta KBRI Tripoli sudah menjalin komunikasi dengan WNI yang tersebut menetap dalam Tripoli, dan juga para WNI diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan, memonitor situasi keamanan dari otoritas setempat, lalu terus mengomunikasikan dengan KBRI.
Menurut Direktur PWNI, terdapat 535 WNI berada di dalam Libya lalu 302 pendatang di antaranya menetap ke Tripoli. Mayoritas WNI yang dimaksud adalah pekerja migran baik profesional ataupun yang tersebut berpartisipasi dalam sektor domestik, juga ada pula pelajar juga WNI yang dimaksud menikah dengan warga setempat, kata Judha.
Dalam situasi darurat, WNI di Libya dapat segera menghubungi hotline KBRI Tripoli di nomor +218-94-481-5608, tutur Direktur PWNI Kemlu.
“WNI yang mana memiliki rencana perjalanan ke Libya juga diimbau menunda perjalanannya hingga situasi kembali aman kemudian stabil,” ucap Judha, menambahkan.
Bentrokan bersenjata dilaporkan berlangsung pada awal pekan ini di sebagian wilayah di dalam selatan Tripoli, Libya. Kepala keamanan Dewan Kepresidenan Libya Abdel Ghani Al-Kikli dilaporkan tewas dalam berada dalam konflik tersebut.
Otoritas pertahanan Pemerintahan Persatuan Nasional (GNU) Libya pada Selasa menyatakan bahwa operasi militer pada Tripoli sudah rampung. Sementara, menurut dinas kedaruratan setempat, bentrokan yang dimaksud menyebabkan enam pemukim tewas.
Sejak penggulingan pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada 2011, Libya tidak ada lagi menjadi negara yang digunakan bersatu akibat munculnya pemerintahan tandingan. Terlebih, pada waktu ini masih terjadi kebuntuan antara GNU di Tripoli versus Pemerintahan Kelancaran Nasional (GNS)yang berpusat ke Tobruk kemudian "dibekingi" Marsekal Khalifa Haftar.
Artikel ini disadur dari Kemlu: Tak ada WNI terdampak bentrokan bersenjata di Tripoli, Libya






