Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Memberikan Tekanan
Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mana mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tiada dapat bersifat wajib dan juga mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga ketika ini kesadaraan warga Tanah Air untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di dalam level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, dalam daerah-daerah, komunitas tidaklah memikirkan asuransi kendaraan sebab ada keinginan lebih besar mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau warga merasa tidak ada ada risikonya. Hal ini akan kesulitan akibat ke pedesaan misalnya tidaklah ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini mungkin meningkatkan inflasi,” ujar Faisal pada waktu ditemui usai berubah jadi pembicara di dalam forum non-bank financial pada Jakarta, hari terakhir pekan 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan yang disebutkan tidak ada harus dieksekusi pada waktu dekat. Menurutnya tidaklah semua negara berhasil meningkatkan sektor sektor keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan bidang sektor keuangan. Sehingga berikutnya bisa jadi memulai peningkatan partisipasi penduduk pada berasuransi. “Tapi ini langkah yang dimaksud harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana bisa saja kalau peningkatan sektor ekonomi mentok dalam 5 persen saja,” ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, juga Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengemukakan rendahnya partisipasi komunitas untuk terlibat di asuransi dipicu sebab minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
“Tanpa literasi pendatang bukan tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi bisa saja dilaksanakan serta keinginan itu akan muncul. Kalau saya tak punya produk-produk asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang digunakan edukasi itu yang mana penting terus-menerus dilakukan,” katanya.
Ogi menyatakan pada waktu ini paradigma tentang asuransi harus diubah. Dia menilai, kesadaran warga terhadap hasil jasa keuangan bukan dapat dijalankan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian perihal Wajib Asuransi Kendaraan
Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak
