JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memohon agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Yudian Wahyudi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . Hal itu menyusul larangan pengaplikasian hijab pada atribut Paskibraka.
“Kita minta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, segera dicabut mandat untuk Kepala BPIP (Yudian), diberhentikan juga diganti,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Area Dakwah kemudian Ukhuwah, M Cholil Nafis, Kamis (15/8/2024).
Cholil menilai munculnya Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 merupakan kesalahan fatal. Dalam aturan itu, kata Cholil, Paskibraka wanita tidak ada diakomodasi untuk menggunakan hijab.
Aturan ini berbeda dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Sebab pada beleid itu, wanita berhijab masih diakomodasi kemudian diatur rinci penggunaannya.
“Saya pikir adalah kesalahan fatal bagaimana menimbulkan kebijakan Kepala BPIP bertentangan dengan Peraturan BPIP, tentu pasti bertentangan dengan konstitusi kita kemudian yang paling tinggi dengan Pancasila kita,” tegas dia.
Kiai Cholil pun meminta-minta Yudian diganti dengan sosok yang dimaksud tambahan kompeten di memahami Pancasila sekaligus Konstitusi. “Maka memohonkan Kepala BPIP serta yang terlibat di area dalamnya yang mana bertanggung jawab untuk diberhentikan kemudian diganti orang yang dimaksud mengerti Pancasila juga mengerti konstitusi,” tutupnya.
