JAKARTA – pemerintahan mempercepat perubahan struktural digital layanan masyarakat dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mempermudah akses rakyat terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital lalu Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 juga dikelola oleh Peruri bekerja identik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) dan juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan perangkat lunak yang digunakan tersebar di area berbagai kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan rakyat untuk tidaklah perlu mengisi data berulang kali pada waktu mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital memverifikasi layanan digital yang tersebut terpadu lalu mudah diakses oleh warga tanpa proses yang mana rumit,” ujar Anas pada pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian dan juga lembaga telah lama menyetujui secara resmi komitmen untuk menggalang integrasi layanan digital ini. Sembilan dalam antaranya termasuk di sektor Aplikasi komputer Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, kemudian administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pengembangan digital yang akan saling terintegrasi, merupakan portal kemudian aplikasi mobile yang dimaksud ditujukan untuk penduduk juga instansi pemerintah.
Portal serta perangkat lunak yang dimaksud akan memungkinkan publik mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik di area pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan eksekutif (SPLP) untuk membantu pertukaran data antar sistem dan juga aplikasi. Untuk mempermudah serta mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang tersebut memungkinkan pengguna untuk tidaklah perlu memproduksi akun atau mengisi data berulang kali pada waktu mengakses layanan yang digunakan berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis lalu penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk melakukan konfirmasi verifikasi data kemudian identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PERURI juga pemerintah.
