JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pembangunan infrastruktur yang tersebut rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, dalam sektor konektivitas telah terjadi diciptakan 2.700 km jalan tol serta 6.000 km pengerjaan jalan nasional selama 10 tahun terakhir pada seluruh Indonesia.
Selain itu juga diadakan penanganan preservasi jalan wilayah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan area dibangun dan juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di tempat sektor Perumahan, melalui Rencana Sejuta Rumah (PSR) yang dimaksud digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah terjadi dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada 10 tahun terakhir sudah berbagai yang digunakan selesai lalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Hari Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya pada sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun sudah diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang mana dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh perkembangan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar juga rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang tersebut air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di dalam tahun 2014 menjadi 19% pada tahun 2024) serta meningkatkan Angka Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 pada tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pengerjaan infrastruktur air minum di mengupayakan akses air minum layak bagi warga sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui perkembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan perkembangan infrastruktur di tempat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh sebab itu, tugas juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi penduduk terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
