Pembubaran Jiwasraya, Kementerian BUMN Bentuk Tim Likuidasi

JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan pembentukan kelompok likuidasi untuk membubarkan PT Jiwasraya (Persero) dilaksanakan pada September 2024. Adapun, target likuidasi perseroan pun dilaksanakan bulan ini
“Dalam proses, targetnya bulan ini kita terbentuk regu likuidasi,” ujar pria yang dimaksud akrab Tiko, dalam Gedung DPR, Hari Senin (2/9/2024).
Sebagai tahapan, Kementerian BUMN kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berada dalam mendiskusikan beberapa poin penting ihwal pembubaran Jiwasraya.
“Kami sedang diskusi dengan OJK lantaran likuidasi Jiwasraya ini beda dengan pengadilan niaga seperti yang dimaksud lain ya,” paparnya.
Baca Juga: Penyelewengan Jiwasraya Hampir Rp50 Triliun, Bulan Depan Dibubarkan
Perihal aset perseroan, pemegang saham akan menyerahkan terhadap pasukan likuidasi. Di mana, pasukan akan mengatur mengenai pembagian hasil pelanggan aset perusahaan. Misalnya terhadap pemegang polis yang menolak dipindahkan ke IFG Life hingga kontestan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.
“Jadi nanti akan dibentuk pasukan likuidasi, nanti pasukan likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil jualan aset, apakah untuk pengerjaan polis, apakah juga dari untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya,” beber dia.
Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melintasi beberapa tahapan terlebih dahulu. Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci tahapan yang tersebut dimaksud, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.
“Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, serta proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang mana berlaku saja, intinya begitu,” ujar Mahelan ketika ditemui pada Kementerian BUMN.
Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Perkara Jiwasraya Rampung di area Semester I/2024
Dia memastikan, likuidasi Jiwasraya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Organisasi Asuransi, Organisasi Asuransi Syariah, Organisasi Reasuransi, Dan Korporasi Reasuransi Syariah.





