Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya bersuara perihal peretasan Pusat Angka Nasional Sementara (PDNS) yang tersebut berdampak pada kacaunya sistem informasi banyak kementerian kemudian lembaga, hingga desakan masyarakat agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri.
“Semuanya telah dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan lingkungan akumulator dan juga kendaraan listrik Korea Selatan dalam Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dimaksud dibuka pada 26 Juni 2024.
Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” telah dilakukan ditandatangani berjumlah 22.177 warga net.
PDNS 2 ke Surabaya mengalami serangan siber pada bentuk ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tiada dapat diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang digunakan berakibat layanan masyarakat tidak ada sanggup diakses, di antaranya imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang digunakan terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah berusaha mencapai pemulihan menghadapi serangan siber PDNS 2 pada Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden mirip terulang ke kemudian hari.
“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tiada terkaget-kaget,” katanya.
Evaluasi Presiden
Presiden mengaku telah dilakukan mengevaluasi insiden peretasan pada bentuk ransomware yang mana berakibat lumpuhnya server sebagian lembaga kemudian kementerian.
“Ya, telah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar bukan muncul lagi,” katanya.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional tiada cuma melanda Indonesia, tapi juga beberapa orang negara ke dunia.
“Ini juga muncul ke negara-negara lain, tidak hanya sekali di dalam Indonesi saja,” katanya.
Dilansir dari laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden sejenis juga dialami banyak negara progresif di beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), Cina (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum juga Security telah dilakukan mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan juga instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang mana ditingkatkan bermetamorfosis menjadi hot site di dalam Batam.
Hot site adalah sistem yang digunakan mengatur pemakaian data cadangan posisi fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan proteksi data berlapis menggunakan cloud yang mana dipantau secara langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pilihan Editor Rumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Warung Makan Milik Pembalap Rio Haryanto
Artikel ini disadur dari Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS
