JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru pada bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang mana selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga juga pelaku usaha di dalam Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Angka impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang digunakan identik senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh sebab itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang digunakan produksi kemudian cadangannya masih sangat besar di area Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang tersebut baru nanti teristimewa di upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di dalam beberapa tahun mendatang kemudian juga di upaya mengempiskan subsidi yang relatif besar,” kata dia, pada Jakarta, Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih jarak jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin mempunyai peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di dalam Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang dimaksud masuk ke pada salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang digunakan besar di area dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang digunakan harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa jadi membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang digunakan selama ini punya share relatif besar di subsidi di area APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak ada belaka bisa saja diadakan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di dalam luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang dimaksud dijalankan oleh PLN tentu sanggup menjaga daya saing tarif dari gas nasional juga pada ketika yang dimaksud serupa memperkecil pemakaian batubara yang digunakan dinilai relatif tidak ada ramah lingkungan.
