Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga pada Tahun Pertama eksekutif Prabowo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat di RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih tinggi rendah tari belanja K/L di APBN 2024 yang tersebut sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja dijalankan pemerintah pada waktu ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih tinggi kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang dimaksud Rp1.090 triliun. Ini adalah dikarenakan kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di konferensi pers RAPBN 2025 lalu nota keuangan dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ibukota pada hari terakhir pekan (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang digunakan telah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang mana lain itu masih di-retain dalam belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada 10 yang mana miliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di area 2025 nanti, Kementerian Defense (Kemenhan) menjadi yang paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang digunakan mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Perlindungan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan juga pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian kemudian Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang disebutkan antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan keperluan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan juga penghasilan ke-13.





