Kata Heru Budi perihal Rencana Sekolah Swasta Gratis dalam DKI
Jakarta – otoritas Provinsi DKI DKI Jakarta masih mengkaji mengenai rencana kebijakan sekolah gratis untuk sekolah swasta. Saat ini, anggaran Pemprov DKI Ibukota Indonesia untuk pembiayaan lembaga pendidikan sebesar 20 persen juga sudah ada melebihinya.
Penjabat (Pj) Kepala daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi hal itu, khususnya pada upaya pengadaan sekolah swasta gratis, apakah Ibukota Indonesia dinilai mampu pada segi pembiayaan. “Anggaran berubah menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Artinya kalau sesuai aturan (sudah) melebihi yang dimaksud ditetapkan. Ya sekarang 23 (persen),” kata beliau di Kantor DPRD DKI DKI Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2025.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ibukota Indonesia menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Tapi faktanya, pemakaian anggaran sekolah ketika ini melebihi bilangan 20 persen.
Meski kebijakan sekolah swasta gratis dinilai sanggup menguras APBD lalu membludaknya pemakaian anggaran pendidikan, Heru mengemukakan hal itu justru harus diperjuangkan untuk kebaikan anak-anak di dalam DKI Jakarta, teristimewa yang bukan tertampung di kuota penerimaan kontestan didik baru (PPDB) sekolah negeri.
“Saya berharap adik-adik, anak-anak kita bisa jadi sekolah gratis semua. Tentunya nanti yang tersebut dalam swasta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta,” kata Heru.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan awal mula wacana sekolah swasta gratis itu muncul dari amanah Mahkamah Konstitusi. “MK mengamanahkan sekolah gratis untuk swasta lalu negeri,” kata Budi, Kamis.
Anggaran pengadaan sekolah gratis juga berubah menjadi prioritas utama di jatah anggaran 20 persen. Jika ada sisa, anggaran mampu dipakai untuk hal lain, salah satunya perekrutan guru.
“Yang diutamakan sekolah gratis. Baru nanti bisa saja menganggarkan lain,” kata Budi.
Budi membenarkan, fakta pengaplikasian anggaran lembaga pendidikan pada waktu ini sudah ada melebihi batas yang digunakan ditetapkan sebesar 20 persen dari APBD. Saat ditanya apakah nanti DKI Jakarta mampu pada pengadaannya sekolah gratis, ia tiada menjawab pasti. “Ya mudah-mudahan mampu,” ujarnya.
Mengenai bagaimana kriteria sekolah swasta yang dimaksud seperti apa yang akan datang digratiskan serta ada berapa sekolah swasta di DKI Jakarta, Disdik belum merincikannya.
Artikel ini disadur dari Kata Heru Budi soal Rencana Sekolah Swasta Gratis di DKI






