JAKARTA – Kementerian Koordinator Lingkup Maritim serta Penyertaan Modal (Kemenko Marves) menyokong penerapan kebijakan berbasis-bukti penduduk dapat semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang mana menjadi pemicu polusi.
“Dengan data ilmiah, kita mampu menjelaskan bahwa permasalahan polusi udara adalah hambatan sama-sama juga semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat pada pernyataannya, diambil Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di area Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan jikalau polusi udara pada DKI Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar unsur bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia sudah ada menerapkan lalu memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi materi bakar yang mana berada di tempat bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan komponen bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang digunakan menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran substansi bakar, seperti sulfur serta karbon monoksida, serta nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah dilakukan memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik kemudian merencanakan konstruksi kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu juga perencanaan yang baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation serta ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan juga riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ucapannya pada lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia serta ViriyaENB di dalam Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, teristimewa di tempat sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang mana menyamaratakan sikap antara perusahaan yang tersebut mencoba menghurangi emisinya dengan perusahaan yang tersebut enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan inovasi perilaku untuk menyokong rakyat dapat memunculkan tambahan sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
