Ibukota – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesi (KemenP2MI) resmi bekerja identik dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Indonesi yang tersebut lebih banyak baik.
“Kami ingin merancang sistem yang tersebut lebih besar baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia ke kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU di dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di pengamanan dan juga pemberdayaan pekerja migran Negara Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak pada pelatihan di konteks psikologis juga pemahaman keagamaan.
Selain itu, berbagai anak-anak pekerja migran yang dimaksud memiliki akses terbatas melawan pendidikan, lalu Menteri Karding memacu PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Negara Indonesia pada hal wirausaha.
“Bahwa merekan kembali ini jarak jauh tambahan baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa lalu negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang digunakan dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dijalankan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
