Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp26 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Pusat Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pada waktu ini pihaknya sedang mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung pusat administrasi dalam IKN dan juga sarana juga prasarana yang digunakan sebelumnya telah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana kemudian Kantor Presiden lalu Wakil Presiden, 4 komplek pusat administrasi Kemenko, 47 Tower ASN, lalu lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tak termasuk pemeliharan lalu pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui di area Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di tempat IKN yang dimaksud Diganti di dalam Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang tersebut dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan sejumlah anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk sanggup memelihara prasarana yang telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk ketika ini beberapa infrastruktur yang tersebut sudah ada diciptakan memang benar masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas penyelenggaraan infrastruktur dasar di tempat IKN yang mana juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di area CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, pengerjaan infrastruktur dasar pada IKN masih cukup sejumlah memerlukan dukungan APBN. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di area KIPP 1B, juga 1C yang dimaksud kedepannya akan menjadi tempat pemodal IKN.
“Karena banyak penanam modal yang mana telah mulai pembangunan, kita memulai pembangunan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak ada hanya sekali dalam KIPP 1A, tapi juga 1B dan juga 1C,” tutup Basuki.




