JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Sektor Kemaritiman lalu Penanaman Modal menegaskan tidak ada akan mencabut BBM subsidi dalam masyarakat. Namun jumlah keseluruhan kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Kesepahaman Infrastruktur serta Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang tersebut lebih tinggi besar ketimbang BBM dengan zat sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila otoritas mau menghadirkan BBM rendah sulfur di dalam masyarakat.
“Kita tiada ada naikan biaya BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang dimaksud nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang digunakan membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, otoritas akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tak berdampak pada biaya jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang dimaksud untuk melakukan penutupan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan tarif BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM juga dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang mana dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digunakan digelontorkan bukan tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh publik kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau beliau pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang digunakan lebih besar besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya beliau akan menggunakan bbm lebih besar banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang dimaksud seharusnya dinikmati oleh warga yang mana ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang lebih banyak kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
