Perangi Hoax ketika Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Kemenkominfo Siapkan Kanal Khusus
JAKARTA – Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kemenkominfo) akan mempersiapkan kanal khusus untuk memerangi hoax atau berita bohong mendekati Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kanal yang disebutkan sanggup dimanfaatkan rakyat untuk melaporkan apabila menemukan hoax.
Direktur Jenderal Program juga Pengetahuan Publik Kemenkominfo Prabu Revolusi mengungkapkan langkah ini dilaksanakan sebagai pencegahan kemudian menegaskan pilkada yang damai. Mengingat pada waktu kontestasi demokrasi banyak tersebar berita-berita bohong.
“Salah satu yang digunakan akan kita luncurkan di waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa saja menginformasikan lalu juga melaporkan temuan hoax seputar pilkada,” kata Prabu di tempat Kantor Kominfo, DKI Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).
Prabu berharap kanal yang disebutkan dapat mengupayakan kelancaran pilkada dengan menangkal penyebaran hoax yang tersebut dapat mengganggu proses demokrasi. Ia menjelaskan Kemenkominfo juga sudah melakukan konferensi dengan banyak jaringan media sosial.
Langkah ini dilaksanakan untuk menegaskan komitmen sama-sama pada merespon cepat terhadap penyebaran berita bohong terkait pilkada. Ini adalah dinilai penting dikarenakan hoax dapat menyebar hingga 20 kali lebih lanjut cepat dibandingkan proses klarifikasinya.
“Nah kami sedang merancang kesepakatan dengan platform digital dan juga juga tentunya didukung oleh media mainstream, untuk sanggup merespon cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks,” ujarnya.
Prabu juga mengungkapkan bahwa setiap hari Kemenkominfo menerima laporan tentang ribuan hoax yang beredar di area ruang sosial media lalu pemberitaan terkait dengan pilkada. Laporan ini diperoleh melalui mesin pemantau yang dimaksud dimiliki oleh kelompok Aptika.
Berdasarkan laporan ini, pihaknya sudah mengambil tindakan tegas, termasuk mengajukan permohonan klarifikasi dari wadah juga penerbit yang digunakan menyebarkan informasi tersebut, dan juga melakukan penutupan atau takedown terhadap konten yang digunakan terbukti hoax.
