Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menggalakkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif hilirisasi nikel yang tersebut dilaksanakan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto memandang kehancuran lingkungan yang disebabkan maraknya pengembangan lebih lanjut dan juga penambangan nikel dalam era Jokowi tidak ada sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto mengatakan era Jokowi melakukan pengembangan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain menyebabkan dampak kehancuran lingkungan, Mulyanto mengamati masih berbagai komunitas miskin pada sekitar tambang. Di ketika bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kecacatan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang tersebut justru terjadi dalam area kaya sumber daya alam atau wilayah yang tersebut digencarkan kegiatan proses pengolahan lebih lanjut yang dimaksud kerap disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini diperlukan diteliti lebih besar pada oleh eksekutif serta para ahli,” kata Mulyanto di penjelasan ditulis yang tersebut diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya proses lanjut nikel bisa saja mendongkrak perekonomian komunitas lokal. Persoalan kemiskinan di dalam area penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu sebab buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang dimaksud besar sekalipun tidaklah berdampak bagi kesejahteraan penduduk atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengemukakan selama ini komunitas lokal hanya saja melibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel akibat terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya dapat memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal mampu menempati sikap strategis di sektor nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif salah satunya efisiensi dana konstruksi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor item nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun memacu penghentian penyelenggaraan smelter kelas satu yang menghasilkan kembali komoditas nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita perlu menggalakkan proses pengolahan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi penduduk meningkat dengan mendirikan pabrik smelter yang dimaksud memproduksi nikel berkadar besar seperti stainless steel, baterai. Selain itu penting audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang digunakan rawan kebakaran sehingga memunculkan individu yang terjebak jiwa pekerja yang dimaksud tidaklah sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini adalah Reaksi Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
