otoritas Diminta Perkuat Kemandirian lalu Ketahanan Pangan

JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta meningkatkan kekuatan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik juga pertempuran antarnegara yang tersebut terjadi dalam dunia ketika ini bersumber dari isu energi juga pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo ketika diskusi terkait “Pembangunan Industri Pertanian Indonesia” yang dimaksud diselenggarakan bersatu dengan Diskusi Rektor Indonesia, Akademi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Keilmuan Politik Indonesia, FKPPI, serta HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai permintaan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, juga keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan telah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan. Terlebih sebab Rencana Sustainable Development Goals (SDGs) yang tersebut merupakan komitmen global kemudian Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan lalu nutrisi yang mana tambahan baik kemudian menggalang pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang digunakan berada dalam sikap 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif di mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang disebutkan memiliki kontrol yang digunakan besar terhadap pasokan pangannya dan juga tidaklah tergantung pada bursa internasional.
“Potensi sektor pertanian yang mana besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, peluang besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga ketika ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang mana maksimal jikalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, juga kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian di area Indonesia tidaklah banyak berubah selama 10 tahun terakhir, kemudian masih menghadapi berbagai kesulitan serta tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kecacatan lingkungan juga inovasi iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi dan juga sinergi antarsektor.
”Menghadapi berbagai kesulitan tersebut, maka penerapan sains serta teknologi yang mana paling produktif tetapi ramah lingkungan pada penyelenggaraan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.
Penerapan sains lalu teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan beban kerja manual, juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi lalu komunikasi juga memainkan peran penting pada menghubungkan petani dengan informasi pangsa dan juga memfasilitasi akses ke media belanja online, yang mana berkontribusi pada peningkatan pemasaran kemudian jualan barang pertanian.
”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi dan juga adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional di bertani,” ujarnya.






