Kairo – eksekutif Mesir membantah secara tegas laporan media negeri Israel yang tersebut menyebutkan kesiapan Kairo menerima hingga 500.000 warga Palestina yang mana direlokasi ke Sinai Utara di langkah-langkah rekonstruksi Jalur Gaza.
"Mesir membantah sepenuhnya klaim yang beredar di beberapa orang media terkait rencana untuk secara sementara merelokasi 500.000 warga Daerah Gaza ke sebuah kota yang ditentukan ke Sinai Utara pada rangka rekonstruksi Gaza," demikian menurut pernyataan Dinas Penerangan Negara (SIS) Mesir pada Jumat.
Badan yang disebutkan menyatakan, tuduhan yang tersebut beredar adalah salah lalu "tidak konsisten dengan tempat tegas serta berdasar Mesir" sejak agresi tanah Israel ke Jalur Kawasan Gaza bermula pada Oktober 2023.
Kairo menegaskan kembali "penolakan absolut terhadap upaya apapun untuk merelokasi saudara-saudara Palestina, baik secara sukarela ataupun paksa, ke tempat kejadian lain dalam luar Gaza, teristimewa ke Mesir."
Relokasi semacam itu akan berarti "pupusnya perjuangan Palestina kemudian ancaman besar bagi keamanan nasional Mesir."
SIS juga menyoroti upaya diplomatik Mesir yang dimaksud sudah pernah dilakukan, salah satunya melalui rencana rekonstruksi yang diusulkan Kairo di KTT Arab pada 4 Maret lalu, demi menjamin bahwa tak akan ada satupun warga Palestina yang tersebut harus meninggalkan dari Gaza.
Terlebih lagi, rencana rekonstruksi yang dimaksud mendapat dukungan bulat dari semua negara kontestan KTT.
Sudah lebih lanjut dari 700 warga Palestina ke Kawasan Gaza tewas kemudian 900 lainnya terluka akibat serangan udara negara Israel terhadap Jalur Daerah Gaza sejak Selasa (18/3), sehingga menyebabkan pupusnya kesepakatan gencatan senjata juga pertukaran tahanan yang digunakan berlangsung sejak 19 Januari 2025.
Secara keseluruhan, lebih tinggi dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita serta anak-anak, tewas akibat agresi brutal negeri Israel ke Wilayah Gaza sejak Oktober 2023. Selain itu, lebih lanjut dari 112.000 warga lainnya terluka.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas tanah Israel Benjamin Netanyahu dan juga bekas kepala pertahanan Yoav Gallant berhadapan dengan kejahatan konflik juga kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan di dalam Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan tindakan genosida yang mereka lakukan pada Jalur Gaza.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Mesir bantah akan terima relokasi 500.000 warga Gaza di Sinai Utara
