Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Menteri Koordinator Lingkup Pembangunan Manusia kemudian Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai ketua kelompok pengelola tambang setelahnya organisasi Islam yang dimaksud memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
“Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang dimaksud diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada waktu konferensi pers pada Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024.
Dalam susunan kepengurusan PP Muhammadiyah, Menko PMK Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, kemudian sektor halal.
Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukanlah pada tempat sebagai Menko PMK.
Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua grup pengelola tambang Muhammadiyah.
“Saya malah baru tahu,” ujar dia.
Menko PMK itu mengungkapkan belum berencana berbicara dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan tindakan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.
“Belum, baru diinformasikan tadi masa telah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah ada jalan,” kata dia.
Dalam susunan kelompok pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang dimaksud terdiri melawan Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan juga M Azrul Tanjung.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin bidang usaha pertambangan (IUP) yang digunakan ditawarkan oleh pemerintah setelahnya mencermati masukan, kajian, dan juga beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan yang dimaksud disebutkan berdasar pada kajian lalu masukan yang digunakan komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di dalam lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi serta pihak-pihak terkait lainnya.
Akan Temui Jokowi
PP Muhammadiyah segera mendiskusikan tentang area izin pertambangan yang akan datang diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan bersama Presiden Joko Widodo.
“Kami akan bicarakan dengan pemerintah, teristimewa dengan Pak Presiden Jokowi lalu juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) lalu juga kemungkinan besar Menteri ESDM, area mana yang tersebut diperuntukkan bagi Muhammadiyah,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Selain perihal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang dimaksud diizinkan untuk dikelola.
Meski demikian, mengacu Peraturan pemerintahan Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis bidang usaha tambang yang akan segera dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.
“Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga mengatakan seperti itu,” kata dia.
Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah akan membentuk badan bisnis khusus yang tersebut nantinya ditetapkan di Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
“Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang dimaksud nanti namanya kita belum tahu, serta insyaallah kami miliki pengalaman serta sumber daya manusia untuk menjalankan itu,” ujar dia.
Dia menjelaskan badan bisnis itu akan datang dibahas sama-sama regu pengelola tambang Muhammadiyah yang digunakan sudah pernah dibentuk.
“Jadi Muhammadiyah tidaklah bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang digunakan memiliki pengalaman pada pengelolaan tambang,” kata dia.
Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang digunakan siap berpartisipasi adalah PBNU. Sementara Persekutuan Gereja-Gereja pada Tanah Air (PGI), Forum Waligereja Negara Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), serta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah menyatakan menolak IUPK.
Artikel ini disadur dari Ditunjuk Pimpin Tim Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir: Saya Baru Tahu
