Jakarta – Menteri Koordinator Area Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengoreksi fungsi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik itu beliau komunikasikan di acara peluncuran Sistem Berita Mineral juga Batu Bara (Simbara) dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ibukota Pusat, Senin, 22 Juli 2024.
Luhut mengatakan, KPK miliki fungsi yang selama ini tidaklah pernah atau kurang didorong, yakni fungsi pencegahan. Karena itu, pemerintah membentuk Lembaga National Single Window (LNSW). Unit organisasi Kemenkeu ini bertugas melaksanakan Indonesia National Single Window (INSW), portal pengurusan dokumen ekspor-impor kemudian logistik nasional.
Dia menyebut, pembentukan LNSW melibatkan Deputi Pencegahan lalu Monitoring KPK Pahala Nainggolan. “Ini kerjaan ramai-ramai, bukan ada yang tersebut paling hebat atau berprestasi. Semua identik hebatnya,” ujar Luhut di sambutannya.
Dengan LNSW, Luhut mengklaim efisiensi pengurusan makin lebih tinggi lalu menyembunyikan celah korupsi. Sebab, kata dia, pelaku bisnis akan berurusan dengan mesin. Hal ini berbeda dengan penandatanganan pakta integritas pencegahan korupsi yang mana beliau nilai tiada efektif. “Kalau pakta integritas, tanda tangan panjang-panjang, sampai kapan pun korupsi jalan aja. Dia dapat bertemu, dapat bernegosiasi,” kata dia.
Luhut mengatakan, sistem yang digunakan dibangun pemerintah ini tak semata-mata mengurus perihal penerimaan. Bagi pelaku bisnis yang bukan patuh, merek akan secara otomatis dilarang ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea lalu Cukai Kemenkeu. “Siapa pun dia, mau pakai bahu kuning, merah, hitam. Mau tentara, polisi yang digunakan membekingi,” kata dia, mengklaim.
Dengan adanya digitalisasi urusan ekspor-impor, Luhut mengklaim tugas KPK akan makin berkurang. Sebab, kata dia, sistem yang dimaksud akan melindungi bangsa ini. Dia memohonkan semua pihak bekerja mirip untuk mewujudkan Government Technology (GovTech). “Memang operasi tangkap tangan (OTT) kampungan. Kita harus bangun sistem supaya tidaklah terbentuk itu,” kata dia.
Pilihan editor: Bareskrim Sita Banyak Penyelesaian Perangsang Poppers Asal Cina, Sudah Dinyatakan Sangat Berbahaya oleh BPOM
Artikel ini disadur dari Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan
