INFO NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesi (BNPT RI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Prestasi kali ini adalah kesebelas kalinya BNPT RI meraih WTP secara berturut-turut.
Sekretaris Utama BNPT menjelaskan prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran ke BNPT yang sudah melakukan penyelenggaraan belanja keuangan negara secara akuntabel transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Hasil audit dari BPK dengan pemberian Opini WTP untuk BNPT yang dimaksud kesebelas kali ini, bukanlah hasil dari satu unit kerja tapi seluruh unit, seluruh keluarga besar BNPT yang dimaksud telah terjadi melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang akuntabel transparan serta bisa jadi di dalam pertanggungjawabkan,” ungkap Sestama BNPT pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melawan Laporan Keuangan LKKL di dalam Lingkungan AKN 1 Tahun 2023 pada Auditorium BPK dalam DKI Jakarta pada Kamis, 25 Ju;i 2024.
Bangbang juga mengingatkan agar prestasi WTP mampu terus dipertahankan sebagai komitmen BNPT untuk terus melakukan perbaikan juga meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang tersebut ada di pada LHP.
“Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang ada pada pada LHP,” katanya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA, CertDa., CGCAE., GRCE., CFrA, CIISA., ChfA, menuturkan predikat opini WTP yang mana diberikan untuk kementerian/lembagadi lingkup pemerintahan merupakan indikator penting implementasi penerapan Good Governance yang dimaksud memberikan khasiat signifikan terhadap entitas kementerian/lembaga itu sendiri.
“Salah satu indikator Good Governance adalah opini hasil pemeriksaan keuangan. Opini hasil pemeriksaan yang dimaksud dapat meningkatkan kepercayaan publik, menggalakkan pencapaian visi organisasi, meningkatkan citra entitas terhadap stakeholder juga berubah menjadi cermin akuntabilitas,” jelasnya.
Nyoman Adhi berpesan agar kementerian/lembaga yang tersebut mendapatkan WTP bukan berpuas diri begitu semata akan prestasi tersebut. Namun, ia berharap pengendalian internal dan juga kepatuhan terhadap ketentuan terus ditingkatkan di masing-masing lembaga.
“WTP bukanlah tujuan akhir. Hal ini indikator kita telah Good Governance. Tetapi pengendalian internal kemudian kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga dan juga ditingkatkan,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Menkopolhukam, Kepala Badan Siber serta Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengapresiasi tugas pemeriksaan keuangan yang dimaksud dilaksanakan BPK. Menurutnya, pemeriksaan keuangan oleh BKP akan berperan penting pada meniadakan kemudian mempersempit ruang penyimpanan juga kecurangan pada pengelolaan keuangan negara.
Selain BNPT, kementerian/lembaga lainnya yang mana berada dibawah AKN 1 seperti Kemenko Polhukam, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber juga Sandi Negara, Komnas HAM, KPU, Basarnas, Bawaslu dan juga Bakamla mendapatkan opini WTP pada LHP menghadapi Laporan Keuangan tahun 2023 pada hari ini.(*)
Artikel ini disadur dari BNPT RI Raih Opini WTP Kesebelas Kalinya Secara Berturut-Turut
