JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat meskipun masih terkendali. Kedudukan ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau setara setara Rp6.399,69 triliun.
Jumlah itu bertambah sebesar 2,7 persen (yoy), lebih lanjut tinggi dibandingkan peningkatan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
“Peningkatan yang dimaksud bersumber dari ULN sektor rakyat maupun swasta,” ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatatkan data kontraksi pertumbuhan. Letak ULN pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD191,0 miliar, atau mencatatkan kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan yang dimaksud teristimewa dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana penanam modal nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian bursa keuangan global.
“Pemerintah berikrar tetap memperlihatkan menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga utang secara tepat waktu, juga menjalankan ULN secara pruden, terukur, oportunistik kemudian fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang tersebut paling efisien lalu optimal,” jelasnya.
Sebagai salah satu komponen di instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk membantu pembiayaan sektor produktif dan juga belanja prioritas dengan tetap memperlihatkan memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup Bidang Jasa Aspek Kesehatan dan juga Pertemuan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, juga Keamanan Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); dan juga Jasa Keuangan lalu Asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap saja terkendali mengingat hampir seluruh ULN mempunyai tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
