Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang mana dijalankan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih besar fleksibel juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tidak ada menghambat daya saing sektor nasional dalam sedang persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku perniagaan serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan perkembangan sektor di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, juga rute produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah produk-produk atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang digunakan terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih besar kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan barang di negeri bukanlah hanya saja masalah kepentingan ekonomi, tapi juga tentang memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata mengenai nomor atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah hanya sekali mengupayakan sektor untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi sektor lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
